Heboh Seminar Poligami Cara Dapat Empat Istri, Begini Tanggapan Kementerian Agama

Ilustrasi Poligami

PADA sejumlah grup WhatsApp beredar undangan tentang seminar yang cukup aneh, tak lazim di negeri ini. Seminar itu bertema 'Cara Kilat Mendapatkan 4 Istri'.

Seminar ini menargetkan peserta dari kalangan pria. Setiap peserta seminar diharuskan untuk membayar pendaftara, atau panitia menyebut 'investasi' dengan nilai yang besar.

Seminar ini diadakan oleh Dauroh Poligami Indonesia. Yang dimaksud investasi adalah peserta diwajibkan membayar Rp 3,5 juta sebelum.

Jika membayar pada hari H yakni 3 Desember, peserta diharusnya membayar Rp 5 juta, dan itupun bila masih ada kursi yang tersisa, sebab peserta dibatasi 20 orang.

Bagi perempuan yang masih sendiri juga dibolehkan mendaftar dan tidak ada batasan kuotanya, bahkan tidak ada biaya yang dikenakan.

Dilansir Detik, Panitia acara, Vicky membenarkan akan adanya seminar itu. Dia bilang seminar ditujukan untuk membimbing atau mengajari peserta tentang poligami.

"Memang betul. Kami ingin menyelenggarakan seminar edukasi bagi umat Islam tentang poligami," kata Vicky, Jumat (24/11/2017).

Pada undangan di seminar yang akan diadakan 3 Desember itu, disebutkan seminar akan dipandu empat praktisi poligami.

Salah satunya ternyata Vicky Abu Syamil, yang juga Direktur Eksekutif Dauroh Poligami Indonesia (DPI). Undangan seminar bisa didownload di situs DPI.

Disebutkan pada undangan itu, seminar akan dihadiri Akhwat siaap Ta'adud binaan dauroh poligami Indonesia.

Bagaimana tanggapan pemerintah?

Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki menyebut semestinya poligami tidak untuk disebarluaskan apalagi dikampanyekan.

"Meskipun Alquran dan Sunnah Nabi membolehkan suami memiliki istri lebih dari satu, tapi para ulama sepakat penerapan poligami ini mengharuskan syarat yang ketat sehingga tidak semua orang mempraktikkannya," kata Mastuki kepada detikcom.

Ia mencontohkan, nabi Muhammad menikahi istri lebih dari satu orang. Namun tak pernah mengajak orang lain mengikutinya karena syarat poligami bersifat khusus, salah satunya adalah bisa bersikap adil.

"Nabi tidak mengajak sahabatnya mengikuti apa yang beliau lakukan. Banyak sahabat yang setia dengan satu istri. Praktik yang dilakukan Nabi Muhammad bersifat khusus," kata Mastuki.

Terkait dengan seminar dari DPI itu, ia mengatakan Kemenag tak berhak untuk mengawasi. Ada aparat hukum yang sudah bertugas untuk mengawasi kegiatan masyarakat.

Bila ada pihak yang merasa keberatan diimbau tidak main hakim sendiri, sebaiknya agar melaporkannya ke pihak yang berwenang.